Sabtu 12 Juli 2014
  Beranda
  Pengurus Organisasi
  Kode Etik
  Hams Radio Link
  Berita Internasional
  Berita Nasional
  Berita Daerah/Lokal
  Photo Kegiatan
  ORARI Daerah
  Pengurus Web
  Buku Tamu
  Kontak Kami
 
  Cari Artikel
 
   
 
   
Saya mendengar pada 3.8030 bisa disampaikan dengan kode Q
QSX 3.8030
QST 3.8030
QTX 3.8030
48 Anggota ORARI Memperoleh IAR (Izin Amatir Radio) Secara Perdana Dari Kementerian Kominfo
02 Februari 2010, Reporter: Wisnu YB0AZ
(Jakarta, 30 Januari 2010). Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Peraturan Menteri Kominfo No. 33/PER/KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, pada tanggal 29 Januari 2010 di Ditjen Postel Kementerian Kominfo telah berlangsung penyerahan 48 IAR (Izin Amatir Radio) oleh Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel Tulus Rahardjo (mewakili Dirjen Postel) kepada Pengurus ORARI yang dipimpin langsung oleh IGK Manila (Wakil Ketua Umum ORARI). Adapun perincian izin yang diberikan adalah sebagai berikut: tingkat siaga sebanyak 19 izin, tingkat penggalang sebanyak 7 izin dan tingkat penegak sebanyak 22 izin atau lengkapnya data nama-nama mereka yang memperoleh IAR adalah tersebut di bawah ini (antara lain seorang Jepang Kazuo Miyamura, mantan Gubernur DKI Sutiyoso, mantan Sekjen Departemen Penerangan IGK Manila dan ahli telematika Onno W.Purbo):

NO CALLSIGN NAMA NO. IAR/BARCODE TINGKAT
1 YD3BBR Hariadi, S.Pd 004955233D0110 SIAGA
2 YD3BHF Asih Puji Winarso 004955333D0110 SIAGA
3 YD3GQD Ali Mohdas 004955433D0110 SIAGA
4 YD3GQH Sudarno 004955533D0110 SIAGA
5 YD3LYM Budianto Gunawan 004955733D0110 SIAGA
6 YD3MTF Fendi Susanto 004955833D0110 SIAGA
7 YD3OKY Ocky Kristianto 004955933D0110 SIAGA
8 YD3OSQ Atiek Sri Sukartiwi 004956033D0110 SIAGA
9 YD3RGN Tutik Nuraini 004956133D0110 SIAGA
10 YD3VHG Gatot Mulyadi 004956233D0110 SIAGA
11 YD3VRY Hary Sujadi, SH 004956333D0110 SIAGA
12 YD3XBI Hj. Heny Sunarto 004956433D0110 SIAGA
13 YD3XPI Mochammad Isa 004956533D0110 SIAGA
14 YD3BAA Satono 004956633D0110 SIAGA
15 YD3BAB Sudibyo Laib Supeno 004956731D0110 SIAGA
16 YD3BAC Suharmanto 004956831D0110 SIAGA
17 YD3BAD Kasianto 004956931D0110 SIAGA
18 YD3BAE Indah Kusumawati 004957131D0110 SIAGA
19 YD1GM Dra. Pauline Pangestu 004954513D0110 SIAGA
20 YCHB Harianto Badjoeri 004954203C0110 PENGGALANG
21 YCRSA Anna Rudhiantiana 004954103C0110 PENGGALANG
22 YCMLC Onno W. Purbo 004939503C0110 PENGGALANG
23 YCWID Widyati 004939703C0110 PENGGALANG
24 YC3GR Drs. Bambang E. 004954931C0110 PENGGALANG
25 YC3NTN Teguh Puryadi 004955032C0110 PENGGALANG
26 YC3TB Hermanto 004955132C0110 PENGGALANG
27 YBHD Budi Rianto Halim 004938803B0110 PENEGAK
28 YBYJ Bambang Sugiarto 004938903B0110 PENEGAK
29 YBJTR Suryo Sosilo 004939003B0110 PENEGAK
30 YBAZ Wisnu Widjaja 004939103B0110 PENEGAK
31 YBDJH Agus Hadi Yunanto 004939203B0110 PENEGAK
32 YBKVN Triadi P. Suparta 004939303B0110 PENEGAK
33 YB1GJS Gjellani Joostman Sutama 004939413B0110 PENEGAK
34 YB1PR M. Faisal Anwar 004939613B0110 PENEGAK
35 YB8KHR DR. Ir. H Rachmad Sofian Patadjai MS 004939883B0110 PENEGAK
36 YB1AR Ir. Yana Koryana MP 004943013B0110 PENEGAK
37 YB3NWH DR. H. Harsono 004954632B0110 PENEGAK
38 YB3TDS Eling Subekti, S.Sos 004954732B0110 PENEGAK
39 YB3WEZ Drs. Sonny Wagino 004954832B0110 PENEGAK
40 YBPHM H. Harsono Mulhar 004937111B0110 PENEGAK
41 YB2SV Dr. Jos Soejoso, SP.Rad 004938323B0110 PENEGAK
42 YBST Sutiyoso 004938613B0110 PENEGAK
43 YBAA IGK. Manila 004938703B0110 PENEGAK
44 YBTZ Drs. Hadiono Badjoeri 004942913B0110 PENEGAK
45 YB3BM Ir. H. Maharyanto 004943133B0110 PENEGAK
46 YB7OKE Ir. Sjahrani Sjahrin, SE, MM 004954373B0110 PENEGAK
47 YBSFR Ir. Tulus Rahardjo, MSEE 004934311B0110 PENEGAK
48 YBAKM Dr. Kazuo Miyamura 004954401B0110 PENEGAK

Kementerian Kominfo, khususnya Ditjen Postel, melakukan pemrosesan pengujian (Ujian Negara Amatir Radio) dan pemberian IAR tersebut secara okyektif, profesional dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Esensi tersebut memang sengaja ditekankan oleh Ditjen Postel dan dikemukakan langsung kepada beberapa pengurus ORARI yang dipimpin oleh IGK Manila dalam penyerahan IAR tersebut, mengingat belum lama ini telah dipublikasikan hasil survey integritas KPK yang menyebutkan di antaranya, bahwa integritas kinerja khususnya yang terkait dengan pelayanan perizinan di Kementerian Kominfo masih harus ditingkatkan, khususnya dalam pelayanan / perizinan untuk mendapatkan SOR (Sertifikat Operator Radio). Untuk sekedar diketahui ujian untuk SOR tersebut tidak semata-mata dilakukan oleh Ditjen Postel, tetapi juga instansi lain yang terkait, misalnya untuk layanan operator radio bagi navigasi penerbangan adalah dengan Ditjen Perhubungan Udara dan jika terkait dengan layanan operator radio bagi pelayaran adalah dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sehingga ada beberapa hal yang membutuhkan koordinasi lebih intensif antar institusi untuk pelayanan memperoleh SOR tersebut. Bagi ORARI, dengan sudah diterbitkannya IAR pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo tersebut di atas, minimal memberikan kepastian hukum mengingat sebelum ini sempat ada tarik menarik antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan perizinan amatir radio. Namun setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, dan kemudian Peraturan Menteri Kominfo tersebut segala sesuatu yang terkait dengan perizinan sudah sangat jelas. Kini tinggal tugas berikutnya bagi Ditjen Postel adalah mendorong ORARI untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan amatir radio itu sendiri.

Namun demikian, survey KPK tersebut disikapi secara positif oleh Ditjen Postel, dengan tujuan untuk perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik, khususnya di bidang layanan SOR tersebut maupun layanan perizinan lainnya yang terkait dengan frekuensi radio, telekomunikasi, standarisasi dan pos secara umum. Bagi Ditjen Postel, prinsipnya tidak ada maksud untuk mempersulit permohonan layanan izin apapun sejauh memang ketentuan sangat memungkinkan dan seandainyapun ada keluhan dari publik sangat terbuka untuk disampaikan ke Ditjen Postel secara khusus atau melalui kantor pusat Kementerian Kominfo. Dan sebagai bagian dari komitmen keterbukaan ini, perlu kiranya diketahui, bahwa bagi warga masyarakat yang bermaksud mengajukan permohonan izin ORARI ini (yang difasilitasi oleh Pengurus ORARI untuk pendataan awal registrasi permohonan baru atau perpanjangan izin) hanya dibebani kewajiban finansial sebesar Rp 15.000,- per tahun dan UNAR sebesar Rp 30.000,- untuk siaga, Rp 60.000,- untuk penggalang dan Rp 75.000,- untuk tingkat penegak. Kesemua kewajiban finansial tersebut langsung disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku pada PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku di Departemen Kominfo.
--------------
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).

Artikel lainnya
Serah Terima IAR dari Ditjen Postel ke ORARI
Susunan Kepengurusan ORARI Daerah Sulawesi Barat 2010-2015
SELAMAT TAHUN BARU 2010
Rapat Kerja Nasional - II ORARI 2009
Majalah ORARI QTC edisi Oktober Desember 2009

 
Baca Komentar Isi Komentar
Kirim Berita Cetak Berita
  Username
  @orari.or.id
  Password
 
 
LAPAN-ORARI Satellite
DX Bulletin 52 ARLD052
ARLP050 Propagation de K7RA
The 37th SEANET CONVENTION 2009
GUEST OPERATOR PERMIT APPLICATION PROCEDURE
:: Selengkapnya ::


21712

|||||
|||||||

Home | Profil | Kontak Kami | Buku Tamu
Redaksi ORARI : redaksi@orari.or.id
Copyright © 2007 orari.or.id
design by GemariOnline